Dukuhrejo.id -- Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa malam.

Sebelum mendapatkan amanah sebagai Kepala BGN, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Sosok yang akrab dikenal dengan nama Nanik S. Deyang ini lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968.

Sebelum terjun ke dunia politik dan pemerintahan, Nanik memiliki rekam jejak panjang di bidang jurnalistik. Karier profesionalnya dimulai sebagai wartawati di Tabloid Bangkit yang berada di bawah naungan Grup Kompas Gramedia. Setelah itu, ia melanjutkan kiprahnya sebagai pimpinan media di Kelompok Media Peluang (KMP). Pengalaman bertahun-tahun di dunia pers membentuk kemampuannya dalam bidang komunikasi publik dan pengelolaan informasi.

Nama Nanik mulai dikenal secara luas di tingkat nasional ketika bergabung dalam tim pendukung Prabowo Subianto. Pada Pemilihan Presiden 2019, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Setelah pemerintahan Prabowo terbentuk, Nanik mendapat tugas sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024–2029. Jabatan tersebut diperolehnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2024, di mana ia bekerja bersama Budiman Sudjatmiko dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan nasional.

Kariernya di pemerintahan kembali meningkat saat Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada September 2025. Pada saat itu, Nanik dilantik sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Dalam posisi tersebut, ia bertanggung jawab mengelola komunikasi publik serta melakukan pengawasan dan investigasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Nanik juga dipercaya sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG.

Selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, Nanik dikenal aktif melakukan inspeksi mendadak ke berbagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur Program MBG diterapkan secara konsisten demi menjamin kualitas makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Berdasarkan unggahan terbaru akun Instagram resmi @sidakbgn, Nanik tercatat melakukan kunjungan ke sejumlah SPPG di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Dalam berbagai inspeksi yang dilakukan sebelumnya, ia menemukan sejumlah pelanggaran, antara lain kondisi dapur yang belum memenuhi standar kebersihan, tata letak fasilitas yang tidak sesuai pedoman teknis, hingga sarana sanitasi yang berpotensi memengaruhi keamanan pangan.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Nanik mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara operasional SPPG yang tidak memenuhi ketentuan SOP Program MBG. Ia juga menaruh perhatian pada aspek kesejahteraan sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut, termasuk mendorong penyediaan tempat tinggal atau mess yang layak bagi kepala SPPG, pengawas keuangan, dan pengawas gizi.

Menurutnya, penyediaan fasilitas yang memadai bagi para petugas merupakan bagian penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program peningkatan gizi nasional agar berjalan secara optimal.

Terbaru, pada 31 Mei 2026, Nanik mengungkapkan bahwa masih terdapat 2.213 SPPG yang berstatus ditangguhkan sementara sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Program MBG.

baca juga : https://dukuhrejo.id/artikel/2026/6/3/kantor-bgn-digeledah-aktivitas-pegawai-sempat-terganggu

Kebijakan penangguhan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti laporan masyarakat, masukan dari pemerintah daerah, hasil inspeksi lapangan, serta evaluasi terhadap berbagai kejadian yang dialami penerima manfaat program.

Nanik menjelaskan bahwa sejak Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 27.208 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai penangguhan sementara untuk keperluan evaluasi dan perbaikan.

Dari total SPPG yang sempat ditangguhkan tersebut, sebanyak 5.659 unit telah kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan. Sementara itu, 2.213 SPPG lainnya masih dalam masa penangguhan karena belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis, baik terkait aspek manajemen maupun kondisi fisik bangunan yang digunakan. (Adm)