PEMERINTAH -- Menyiapkan optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengaturan distribusi dan skema penyajian, dengan potensi penghematan mencapai sekitar Rp 20 triliun. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang kepada media mengatakan, mulai pekan depan, pihaknya akan melakukan survei di Jakarta untuk menyisir penerima manfaat MBG. “Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” kata Nanik dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Lebih lanjut Nanik menyampaikan, “Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi”. Lantas, bagaimana nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baik yang telah dibangun BGN, diswakelolakan kepada Polri dan TNI, maupun yang dimiliki oleh pihak swasta? 

Wakil Kepala BGN yang lain, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa SPPG yang terbentuk sudah mencapai 27.066 yang terverifikasi dan 25.000 lebih di antaranya sudah beroperasi. Di antara 27.066 SPPG, ada 1000 SPPG yang dimiliki atau diswakelolakan oleh Polri, 1000 SPPG dimiliki atau diswakelolakan oleh TNI, dan 1.542 SPPG yang dibangun sendiri atau diswakelolakan oleh BGN yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota. Sehingga, sekitar lebih dari 23.000 SPPG dimiliki oleh swasta sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah dengan mekanisme perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Apabila rencana menyesuaikan program MBG jadi dilakukan Pemerintah, sebagaimana pernyataan pimpinan BGN, maka BGN harus melakukan adendum perjanjian dengan semua pemilik SPPG karena kapasitas ransum yang dihasilkan tentunya berkurang.

Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) adalah hal biasa untuk dilakukan adendum atau perubahan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa, tentunya dengan memenuhi ketentuan perikatan para pihak. Bisa saja terdapat ketentuan pinalty, jika memang diperjanjikan demikian. 

baca juga : https://dukuhrejo.id/artikel/2026/3/17/menko-airlangga-mbg-dan-koperasi-merah-putih-tak-terdampak-efisiensi-anggaran

Dalam satu tahun SPPG dapat menghasilkan keuntungan Rp 1,88 miliar (Rp 6 juta dikalikan 313 hari) dengan asumsi selama setahun melaksanakan 313 hari operasional (365 hari dikurangi 52 hari Minggu) dan mencapai 2.000 porsi per hari dan pagu Rp 15.000 per porsi. Dalam praktiknya, tidak semua SPPG mencapai hari dan porsi maksimum, sehingga insentif harian tidak sepenuhnya diberikan sebesar Rp 6 juta. (Siaran Pers BGN) Dengan proyeksi keuntungan sebesar Rp 1,88 miliar per tahun jika SPPG melaksanakan secara maksimal sesuai asumsi itu, cukup bagi SPPG mencapai return on investment (ROI).

Program ini telah berjalan satu tahun, dan banyak dari SPPG yang telah melaksanakan hampir satu tahun, meskipun ada beberapa SPPG yang baru melaksanakan. Sehingga diharapkan sebagian besar SPPG telah mencapai ROI saat penyesuaian program MBG benar-benar akan dilaksanakan.

Pemerintah C.Q. BGN dapat menggunakan skema pilot project terlebih dahulu bagi SPPG yang dipastikan telah mencapai ROI. Pemangkasan target penerima manfaat dikhususkan bagi anak-anak dengan prevalensi gizi buruk dan kelompok keluarga miskin, dimulai dari wilayah SPPG yang telah mencapai ROI. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi gejolak sosial-politik di lingkungan pelaku usaha SPPG.

Pilihan perubahan yang moderat diperlukan untuk menjamin penyesuaian program tetap berjalan tanpa disertai riak-riak implementasi kebijakan. Pendekatan pilot project dalam konteks kebijakan publik pada dasarnya merupakan strategi uji coba terbatas sebelum implementasi skala penuh.

Dalam literatur kebijakan, pendekatan ini sering dikaitkan dengan gagasan incrementalism yang diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom, yang menekankan bahwa perubahan kebijakan sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan risiko kegagalan dan resistensi. Selain itu, konsep policy experimentation juga banyak digunakan dalam praktik pemerintahan modern, termasuk di berbagai negara berkembang dan maju.

Peter M. Haas menjelaskan bahwa proses pembelajaran kebijakan (policy learning) memungkinkan pemerintah mengevaluasi efektivitas suatu program dalam skala kecil sebelum diperluas. Lebih jauh, pendekatan ini juga selaras dengan kerangka adaptive governance, di mana kebijakan dirancang fleksibel dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Pemerintah tidak diposisikan sebagai aktor yang “langsung benar”, melainkan sebagai institusi yang belajar dan menyesuaikan diri.

baca juga : https://dukuhrejo.id/artikel/2026/3/10/anggota-dpr-soroti-kualitas-program-makan-bergizi-gratis-minta-evaluasi-menyeluruh

Hal ini penting terutama dalam program sebesar MBG yang melibatkan puluhan ribu SPPG dan ekosistem penyedia yang kompleks. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ), penerapan pilot project juga dapat dipandang sebagai bagian dari manajemen risiko kontraktual.

Dengan memulai dari SPPG yang telah mencapai ROI, pemerintah memiliki ruang yang lebih aman untuk melakukan penyesuaian volume tanpa memicu potensi sengketa kontrak secara luas. Ini karena kelompok tersebut relatif sudah berada pada posisi break-even atau bahkan surplus, sehingga dampak pengurangan kapasitas produksi tidak langsung mengganggu keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, teori stakeholder management menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pelaku usaha dalam setiap perubahan kebijakan. Jika penyesuaian dilakukan secara serentak tanpa tahapan, maka lebih dari 23.000 SPPG swasta berpotensi menghadapi ketidakpastian pendapatan secara mendadak.

Dalam kerangka ini, pilot project berfungsi sebagai mekanisme “peredam kejut” (shock absorber) yang menjaga stabilitas ekspektasi pelaku usaha. Last but not least, penggunaan skema pilot project adalah strategi politik-ekonomi rasional, yang memungkinkan pemerintah menguji desain ulang MBG secara terukur, meminimalkan risiko fiskal, sekaligus menjaga legitimasi kebijakan di mata pelaku usaha dan publik.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/04/17/084500526/bagaimana-nasib-sppg-dalam-penyesuaian-program-mbg-?page=2.