Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Gelap
Website Resmi
Pemerintah Desa Dukuhrejo
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Purworejo
Info
BERITA NASIONAL
Indra Utama dan ABPEDNAS, Menjembatani Kemandirian Desa
Jaringan media membantu Indra Utama menjembatani berbagai pihak dan merespon aneka isu dalam memajukan peran Badan Permusyawaratan Desa.
INFO NASIONAL - Desa harus mandiri secara ekonomi dan sosial, sehingga berbagai potensi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal. Inilah persepsi Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Ir. Indra Utama M.PWK, IPU., tentang desa yang ideal. “Desa jangan lagi bergantung sepenuhnya pada dana desa, karena setiap desa punya potensi masing-masing," ujarnya.
Visi inilah yang kemudian mendorong Indra mendirikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) pada 2013. Lembaga ini merupakan organisasi tempat berhimpun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Indonesia yang memiliki peran strategis bagi suksesnya pembangunan di desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Selain Indra sebagai Ketua Umum, Kepengurusan DPP ABPEDNAS 2025-2031 diisi sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai Ketua Dewan Pembina, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Ketua Dewan Pakar dan Jaksa Agung Muda Intelijen di posisi Ketua Dewan Pengawas. Kolaborasi dan terlibatnya sejumlah tokoh ini mengefektifkan gerak asosiasi dalam menjalankan tugasnya dalam penguatan peran, tugas pokok dan fungsi anggota BPD dalam proses pemerintahan desa.
Kerjasama dengan lingkungan Kejaksaan Agung seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa yang ditunjukan oleh sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti dana desa, kedaulatan pangan, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang membutuhkan sistem pengawasan yang kuat.
Kolaborasi antara dua lembaga melahirkan Program BPD Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang selaras dengan inisiatif Kejaksaan Agung. Program ini menekankan pendekatan preventif untuk mencegah korupsi di tingkat desa. Kejaksaan juga memberi penguatan fungsi BPD dalam menyusun peraturan desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membuat laporan berkala secara rutin.
Sebagai asosiasi yang sedang tumbuh, kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan pengurus DPP ABPEDNAS. Di sini Indra yang berlatar belakang jurnalis di bidang properti merasa beruntung bisa menjadi jembatan untuk berhubungan dengan berbagai pihak. Ia menyebut contoh pada pelaksanaan program 3 juta rumah Presiden Prabowo, yang 2 juta dari jumlah tersebut ditujukan pada wilayah pedesaan (meliputi wilayah pesisir).
“Desa akan bangkit, rumah tak layak menjadi layak, kesenjangan kota-desa menyempit serta rakyat desa hidup lebih sejahtera. Hubungan dengan dunia properti selama ini, membuka peluang lebih luas bagi saya dan ABPEDNAS untuk menyukseskan program tersebut,” kata Indra yang saat ini juga menjadi Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk.
Jurnalis Properti
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indonesia (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Indra Utama (kanan) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar di Grand Anara Hotel, Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Ahad, 14 Desember 2025. Dok. ABPEDNAS
Indra memasuki dunia jurnalistik secara kebetulan setelah memenangkan lomba menulis di sebuah majalah remaja ketika duduk di bangku SMA. Lantaran hadiah yang diterima cukup memuaskan ia makin bersemangat menulis dan memutuskan memilih fokus di bidang properti setelah menjadi wartawan.
“Wartawan itu kan tahu tentang banyak hal tetapi tidak mendalam. Dengan fokus di bidang properti saya bisa mendalaminya. Ternyata mengasyikkan,” ujarnya.
Jaringan media membantu Indra menjembatani berbagai isu, seperti penolakan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk anggota BPD. Kemampuan di bidang komunikasi ini juga mempercepat gerakan ABPEDNAS melalui podcast, live streaming, dan kolaborasi media. Pendidikan Indra di teknik sipil dan magister planologi (Magister Perencanaan Wilayah dan Kota -M.PWK) semakin memperkaya visinya, menghubungkan properti dengan penataan desa. Ia juga memegang gelar Insinyur Profesional Utama (IPU) dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), serta meraih Doktor H.C. bidang inovasi media dan entrepreneurship.
Di tengah kesibukannya menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum Bisnis di Universitas Pancasila, Indra juga dipercaya sebagai anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Universitas Pancasila, menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jakarta, Pengurus KADIN Pusat, serta menjadi narasumber seminar nasional dan forum pengembangan SDM.
Di komunitas perumahan, pria kelahiran Curup, Bengkulu ini, menjadi salah satu deklarator The HUD Institute, LSM yang mengkaji kebijakan perumahan bersama mantan menteri dan pakar. Di bidang koperasi, ia mendirikan Koperasi Bersatu Maju Bersama bersama alumni Universitas Pancasila, serta terlibat dalam Koperasi Saudagar Minang Raya (SMR), Koperasi Sabut Kelapa (KOSAPA), dan Koperasi Perumahan Rakyat Nusantara (KPRN).
Sebagai jurnalis, Indra produktif menulis dan menerbitkan sejumlah buku di bidang properti, jurnalisme, komunikasi strategis, serta motivasi bisnis. Ia percaya bahwa pendidikan dan kompetensi adalah kunci meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber : https://www.tempo.co/info-tempo/indra-utama-dan-abpednas-menjembatani-kemandirian-desa-2112748?
Beri Komentar
Komentar Facebook
layananmandiri
Desa Dukuhrejo
Kec. Bayan, Kab. Purworejo
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Galeri
Foto
Statistik Penduduk
Total Populasi Desa Dukuhrejo
912 912
906 1818
1818
1818 1818
TOTAL : 1818 ORANG
912
LAKI-LAKI
906
PEREMPUAN
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Parto Sudiro RT 02 RW 02 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo |
| Desa | : | Dukuhrejo |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
Peta Wilayah Desa
Transparansi Anggaran
APBDes 2025 Pelaksanaan
Pendapatan
| Anggaran | : | Rp 1.309.615.751,00 |
| Realisasi | : | RP 1.256.766.409,00 |
95.96%
Belanja
| Anggaran | : | Rp 1.183.606.540,00 |
| Realisasi | : | RP 1.111.626.971,00 |
93.92%
Pembiayaan
| Anggaran | : | Rp 186.579.789,00 |
| Realisasi | : | RP 186.579.789,00 |
100%
APBDes 2025 Pendapatan
Hasil Usaha Desa
| Anggaran | : | Rp 1.685.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.685.093,00 |
100%
Hasil Aset Desa
| Anggaran | : | Rp 113.275.736,00 |
| Realisasi | : | RP 102.265.895,00 |
90.28%
Dana Desa
| Anggaran | : | Rp 765.705.000,00 |
| Realisasi | : | RP 765.705.000,00 |
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
| Anggaran | : | Rp 56.037.550,00 |
| Realisasi | : | RP 37.060.550,00 |
66.14%
Alokasi Dana Desa
| Anggaran | : | Rp 326.292.400,00 |
| Realisasi | : | RP 313.188.400,00 |
95.98%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
| Anggaran | : | Rp 45.421.272,00 |
| Realisasi | : | RP 35.162.552,00 |
77.41%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
| Anggaran | : | Rp 838.700,00 |
| Realisasi | : | RP 838.700,00 |
100%
Bunga Bank
| Anggaran | : | Rp 360.000,00 |
| Realisasi | : | RP 860.219,00 |
238.95%
APBDes 2025 Pembelanjaan
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
| Anggaran | : | Rp 559.256.090,00 |
| Realisasi | : | RP 503.651.821,00 |
90.06%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
| Anggaran | : | Rp 240.564.800,00 |
| Realisasi | : | RP 229.852.700,00 |
95.55%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
| Anggaran | : | Rp 313.872.450,00 |
| Realisasi | : | RP 313.072.450,00 |
99.75%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
| Anggaran | : | Rp 15.913.200,00 |
| Realisasi | : | RP 11.050.000,00 |
69.44%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
| Anggaran | : | Rp 54.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 54.000.000,00 |
100%
Pemerintah
Desa Dukuhrejo
Kantor Desa :
Jl. Parto Sudiro RT 02 RW 02 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Kecamatan Bayan
Kabupaten Purworejo
Provinsi Jawa Tengah - 54224
© OpenDesa
OpenSID 2503.0.0 - Annora v3.3
Website Resmi
Pemerintah Desa Dukuhrejo
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Purworejo
BERITA NASIONAL
Indra Utama dan ABPEDNAS, Menjembatani Kemandirian Desa
Jaringan media membantu Indra Utama menjembatani berbagai pihak dan merespon aneka isu dalam memajukan peran Badan Permusyawaratan Desa.
INFO NASIONAL - Desa harus mandiri secara ekonomi dan sosial, sehingga berbagai potensi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal. Inilah persepsi Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Ir. Indra Utama M.PWK, IPU., tentang desa yang ideal. “Desa jangan lagi bergantung sepenuhnya pada dana desa, karena setiap desa punya potensi masing-masing," ujarnya.
Visi inilah yang kemudian mendorong Indra mendirikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) pada 2013. Lembaga ini merupakan organisasi tempat berhimpun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Indonesia yang memiliki peran strategis bagi suksesnya pembangunan di desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Selain Indra sebagai Ketua Umum, Kepengurusan DPP ABPEDNAS 2025-2031 diisi sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai Ketua Dewan Pembina, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Ketua Dewan Pakar dan Jaksa Agung Muda Intelijen di posisi Ketua Dewan Pengawas. Kolaborasi dan terlibatnya sejumlah tokoh ini mengefektifkan gerak asosiasi dalam menjalankan tugasnya dalam penguatan peran, tugas pokok dan fungsi anggota BPD dalam proses pemerintahan desa.
Kerjasama dengan lingkungan Kejaksaan Agung seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa yang ditunjukan oleh sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti dana desa, kedaulatan pangan, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang membutuhkan sistem pengawasan yang kuat.
Kolaborasi antara dua lembaga melahirkan Program BPD Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang selaras dengan inisiatif Kejaksaan Agung. Program ini menekankan pendekatan preventif untuk mencegah korupsi di tingkat desa. Kejaksaan juga memberi penguatan fungsi BPD dalam menyusun peraturan desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membuat laporan berkala secara rutin.
Sebagai asosiasi yang sedang tumbuh, kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan pengurus DPP ABPEDNAS. Di sini Indra yang berlatar belakang jurnalis di bidang properti merasa beruntung bisa menjadi jembatan untuk berhubungan dengan berbagai pihak. Ia menyebut contoh pada pelaksanaan program 3 juta rumah Presiden Prabowo, yang 2 juta dari jumlah tersebut ditujukan pada wilayah pedesaan (meliputi wilayah pesisir).
“Desa akan bangkit, rumah tak layak menjadi layak, kesenjangan kota-desa menyempit serta rakyat desa hidup lebih sejahtera. Hubungan dengan dunia properti selama ini, membuka peluang lebih luas bagi saya dan ABPEDNAS untuk menyukseskan program tersebut,” kata Indra yang saat ini juga menjadi Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk.
Jurnalis Properti
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indonesia (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Indra Utama (kanan) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar di Grand Anara Hotel, Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Ahad, 14 Desember 2025. Dok. ABPEDNAS
Indra memasuki dunia jurnalistik secara kebetulan setelah memenangkan lomba menulis di sebuah majalah remaja ketika duduk di bangku SMA. Lantaran hadiah yang diterima cukup memuaskan ia makin bersemangat menulis dan memutuskan memilih fokus di bidang properti setelah menjadi wartawan.
“Wartawan itu kan tahu tentang banyak hal tetapi tidak mendalam. Dengan fokus di bidang properti saya bisa mendalaminya. Ternyata mengasyikkan,” ujarnya.
Jaringan media membantu Indra menjembatani berbagai isu, seperti penolakan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk anggota BPD. Kemampuan di bidang komunikasi ini juga mempercepat gerakan ABPEDNAS melalui podcast, live streaming, dan kolaborasi media. Pendidikan Indra di teknik sipil dan magister planologi (Magister Perencanaan Wilayah dan Kota -M.PWK) semakin memperkaya visinya, menghubungkan properti dengan penataan desa. Ia juga memegang gelar Insinyur Profesional Utama (IPU) dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), serta meraih Doktor H.C. bidang inovasi media dan entrepreneurship.
Di tengah kesibukannya menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum Bisnis di Universitas Pancasila, Indra juga dipercaya sebagai anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Universitas Pancasila, menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jakarta, Pengurus KADIN Pusat, serta menjadi narasumber seminar nasional dan forum pengembangan SDM.
Di komunitas perumahan, pria kelahiran Curup, Bengkulu ini, menjadi salah satu deklarator The HUD Institute, LSM yang mengkaji kebijakan perumahan bersama mantan menteri dan pakar. Di bidang koperasi, ia mendirikan Koperasi Bersatu Maju Bersama bersama alumni Universitas Pancasila, serta terlibat dalam Koperasi Saudagar Minang Raya (SMR), Koperasi Sabut Kelapa (KOSAPA), dan Koperasi Perumahan Rakyat Nusantara (KPRN).
Sebagai jurnalis, Indra produktif menulis dan menerbitkan sejumlah buku di bidang properti, jurnalisme, komunikasi strategis, serta motivasi bisnis. Ia percaya bahwa pendidikan dan kompetensi adalah kunci meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber : https://www.tempo.co/info-tempo/indra-utama-dan-abpednas-menjembatani-kemandirian-desa-2112748?
