JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pemerintah secara sadar memperlebar defisit anggaran mendekati batas 3 persen. Kebijakan itu ditempuh Purbaya untuk mencegah krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1997–1998 kembali terulang di Indonesia. Purbaya menegaskan, keputusan tersebut bukan pilihan mudah. Namun, menurut dia, memperluas defisit menjadi langkah yang harus diambil demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan.

“Dari sisi pemerintah, belanja dan yang lain-lain, saya pastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Dampaknya memang fiskalnya, defisitnya melebar. Tapi itu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, ekonomi kita bisa seperti 1998 lagi. Jadi ekonomi itu selalu memilih di antara yang sulit,” kata Purbaya di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Ia menyadari kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak yang khawatir defisit fiskal akan membengkak dan mengancam stabilitas keuangan negara. Purbaya menjelaskan, secara teori pemerintah sebenarnya bisa menahan defisit di kisaran 2 persen. Namun, opsi tersebut hanya dapat dilakukan dengan memangkas sejumlah pos belanja, yang justru berisiko memperdalam perlambatan ekonomi.

Di tengah tren pelemahan ekonomi global dan domestik, ia memilih menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat counter cyclical, yakni dengan meningkatkan belanja pemerintah melalui bantuan sosial dan insentif pajak guna menjaga daya beli dan aktivitas usaha. “Kalau kita perlambat fiskal, ekonomi makin jatuh. Kita naikin pajak, ekonomi makin jatuh,” ujarnya. Karena itu, Purbaya menegaskan pemerintah tidak mengambil jalan pintas dengan menaikkan tarif pajak maupun bea cukai.

Fokus kebijakan diarahkan pada optimalisasi penerimaan yang sudah ada serta mendorong perputaran ekonomi agar kembali menguat. “Selama ini saya enggak pernah naikin tarif pajak, bea cukai. Tapi saya pastikan peluang yang ada diambil dan kita coba. Sekecil mungkin, seoptimal mungkin, tapi tujuannya membalikkan ekonomi,” tegasnya. Sekadar informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 mencatat pelebaran defisit yang melebihi outlook sebelumnya.

Menurut laporan realisasi sementara yang disampaikan Kementerian Keuangan, defisit APBN 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Angka defisit APBN 2025 ini melampaui target awal APBN 2025 sebesar 2,53 persen PDB dan juga di atas proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, namun masih berada di bawah ambang batas defisit yang diatur undang-undang sebesar 3 persen. “Walau defisit membesar ke Rp 695,1 triliun dan lebih tinggi tapi tetap terjaga defisit tidak di atas 3 persen meski memang naik dari rencana awal 2,78 persen,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

=======================================================================================

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/01/28/100548826/purbaya-akui-perlebar-defisit-anggaran-kalau-enggak-ekonomi-kita-bisa-seperti.